Rabu, 29 Oktober 2014

Tugas 1 Etika Profesi


PENGERTIAN ETIKA

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (practical philosophy).
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “etika” memiliki 3 arti:
a.       Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral  (akhlak)
b.      Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
c.       Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Jadi, kesimpulan dari 3 pengertian diatas adalah Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika biasanya berkaitan erat dengan kata moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghin­dari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral kurang lebih memiliki pengertian yang sama. Istilah lain yang iden­tik dengan etika, yaitu:
a.       Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su).
b.      Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

PENGERTIAN PROFESI

Profesi sendiri berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari padanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang
rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.
            Menurut Mahmoeddin (1994: 53), profesi adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dimiliki seseorang dan dia memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran sumpah atau janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap telah menodai ’kesucian’ profesi tersebut. Artinya, kesucian profesi tersebut perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya
            Menurut A. Sonny Keraf menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Seorang penyandang profesi dalam pengertian ini adalah orang yang me-lakukan suatu pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tinggi.
Dengan melihat beberapa definisi diatas, profesi menurut pendapat saya adalah kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan keahlian tertentu menurut jenis pekerjaan yang sedang dijalaninya. Pekerjaannya bermacam-macam seperti : Akuntan, Manajer, Sekretaris dan masih banyak yang lainnya.

JENIS BIDANG PROFESI

            Dalam praktiknya, profesi dibagi menjadi dua jenis bidang secara umum yaitu :
a.       Profesi Khusus
Profesi Khusus ialah para penyandang profesi yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan penghasilan sebagai tujuan pokoknya. Contohnya adalah profesi di bidang jasa ekonomi, politik, sosial, kedokteran, hukum dan lainnya.

b.      Profesi Luhur
Profesi Luhur adalah para penyandang profesi yang melaksanakan profesinya namun tidak lagi untuk mendapatkan penghasilan sebagai tujuan utamanya. Hal tersebut dilakukan sebagai dedikasi natau untuk pengabdian. Contohnya seperti kegiatan profesi di bidang keagamaan.



PENGERTIAN ETIKA PROFESI

Etika Profesi mempunyai beberapa definisi antara lain adalah :
Etika Profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi.
Etika Profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.
Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.
Etika Profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).
Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama, (Anang Usman, SH., MSi.)
Dari beberapa definisi diatas saya menyimpulkan bahwa Etika Profesi adalah norma-norma yang harus di patuhi para penyandang profesi sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku dan harus dilaksanakan dengan tepat dan baik.
            .
PRINSIP DASAR DALAM ETIKA PROFESI :
a.       Tanggung Jawab
-          Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya
-          Terhadap dampak dari profesi itu untuki kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya
b.      Keadilan
Prinsip keadilan ini mengharuskan kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, tidak membeda-bedakan seseorang.
c.       Kompetensi
Prinsip ini mengharuskan kita untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jasa professional, kompetensi dan ketekunan pada orang tersebut.
d.      Perilaku Profesional
Prinsip ini mewajibkan kita berperilaku dengan konsisten dan berdasarkan pada reputasi profesi yang dimiliki orang tersebut.
e.       Kerahasiaan Prinsip ini adalah untuk mengharuskan kita menghormati kerahasiaan informasi orang lain. kita tidak boleh membocorkan apa yang bukan menjadi hak kita kepada orang lain atau siapapun.

KESIMPULAN
            Semua yang ada di dunia ini pasti punya peraturan masing-masing. Begitu juga dengan Etika dan Profesi. Keduanya pun saling berkaitan erat satu sama lain. etika harus dimiliki semua orang tanpa terkecuali agar dapat disebut sebagai manusia yang ber etika dengan baik. Sama halnya dengan profesi, seseorang yang sudah mempunyai profesi harus menjaga etikanya dimanapun ia berada. Karena Etika sangatdiperlukan dalam kehidupan di dunia ini. Tanpa adanya etika, kehidupan seseorang akan tidak terkontrol dengan baik, bertindak semaunya dan dapat melakukanhal-hal yang diluar logika.

SUMBER
 
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4430/etika21.htm 
http://adiarsa-na-fkh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-35658-%20Catatan%20Dunia%20Campus%20-Apa%20itu%20Profesi%20.html 

Rabu, 03 Juli 2013

Tulisan Ilmiah "Penerapan Hukum Dalam Ekonomi"

PENERAPAN HUKUM DALAM EKONOMI INDONESIA

BAB I

A.   Pengertian Hukum Secara Umum Dan Menurut Beberapa Ahli

Secara umum hukum mempunyai arti adalah keseluruhan norma yang harus dipatuhi, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggarnya. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum mempunyai definisi yang berbeda-beda.

Menurut Daliyo dkk dalam buku (Daliyo 1989), Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Menurut  Plato dalam buku (Plato 2002). Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Dari definisi hukum beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh masyarakat. 

B.   Pengertian Ekonomi Secara Umum Dan Menurut Beberapa Ahli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Ekonomi merupakan ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (spt hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb yg berharga, tata kehidupan perekonomian (suatu negara), urusan keuangan rumah tangga. Rumah tangga juga merupakan salah satu pelaku ekonomi di Indonesia.

Selain itu, pengertian ekonomi menurut para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda. Menurut Adam Smith dalam (Sadono Sukirno 2008) Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut Mandala Manurung menjelaskan pengertian ekonomi dalam bukunya (Mandala Manurung 2004) mengatakan bahwa ekonomi adalah prilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya-sumber daya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.


BAB II

Keterkaitan Hukum Dalam Ekonomi

            Hukum dan ekonomi merupakan 2 hal yang sangat berbeda. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi sedangkan ekonomi adalah cara manusia memenuhi kebutuhannya. Dalam kedua hal yang berbeda tersebut ternyata memiliki keterkaitan yang sangat erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya, perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi.  Hukum diperlukan dalam ekonomi untuk menjaga tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari agar terintegritas satu sama lainnya.



BAB III

Peristiwa Hukum Dan Ekonomi Di Indonesia

Hukum Dalam Perusahaan

Perjanjian merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh pihak yang terkait. Begitu juga dalam perusahaan, perjanjian kontrak kerja harus disahkan oleh pemberi kontrak. Dalam perjanjian tersebut ada hukum yang mengatur kontrak kerja tersebut. Apabila salah satu ada yang melanggar tentu saja hukum dalam kasus ini akan bertindak.

Hukum Dalam Negara Indonesia

Di Indonesia saat ini tengah maraknya kasus suap daging import yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintah. Hal ini menyebabkan kerugian bagi para konsumen karena harga daging sapi yang melonjak tinggi. Para penjual/peternak sapi pun turut dirugikan karena tingkat penjualan daging yang semakin lama semakin menurun akibat adanya kenaikan harga sapi tersebut. Dalam hal ini diperlukan hukum yang sangat tegas agar masalah ini dapat terselesaikan dan dapat menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan.

Hukum Di Negara Lain

Pemerintah Korea Selatan membuat peraturan bahwa para polisi yang bertugas dijalan raya wajib melaporkan uang suap yang mereka terima dari pengendara yang mereka tilang. Mereka wajib melaporkan hal ini jika tidak melaporkan para polisi tersebut akan dikenakan sanksi. Ini membuktikan bahwa hukum di negara tersebut sudah baik dan kuat dibandingkan dengan di Indonesia.


BAB IV

Analisa

Sebenarnya hukum di Indonesia belum sepenuhnya ditegakan oleh masyarakat, masih banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh para pelanggar hukum. Peraturan yang dibuat tidak dapat membuat mereka berhenti mengulangi perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Sebaiknya Indonesia membuat peraturan baru yang lebih mengikat dan memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatan mereka.


BAB V

Kesimpulan

Hukum merupakan salah satu aspek yang paling berperan penting dalam seluruh negara. Setiap hal yang akan kita lakukan pasalnya sudah diatur oleh hukum. Pelaksanaan hukum harusnya lebih diawasi lagi untuk kepentingan bersama. Taat kepada hukum sesungguhnya bukanlah suatu yang sulit tentu dengan adanya kesadaran dari masing-masing individu. Dengan cara inilah dapat membantu negara Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju yang dipandang di mata dunia.



BAB VI

Daftar Pustaka

Daliyo, dkk, 1989, Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia:Jakarta
Ismail Saleh, 1990, Hukum Dan Ekonomi, Gramedia:Jakarta
Drs. Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rineka Cipta:Jakarta
Plato, 2002, Republik, Bentang Budaya:Yogyakarta
Sadono Sukirno, 2008, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta
Neltje F. Katuuk, 1994, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Universitas Gunadarma:Depok
Manurung, Mandala. Raharja, Pratama. 2002. Pengantar Ilmu Ekonom, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:Jakarta.



Selasa, 07 Mei 2013

Hak Kekayaan Intelektual


Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.


Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual

Selain itu. HAKI juga mempunyai 4 prinsip, diantaranya :
a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya bedasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
b. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.
c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
d. Prinsip Sosial (The Social Argument)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada pensipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat.


 Klasifikasi HAKI

Klasifikasi HAKI menurut WIPO dibagi menjadi 2, yaitu :

   1.    Hak Cipta ( copyrights )

Adalah Hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.

   2.    Hak Kekayaan Industri ( industrial property rights )

Adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.
Menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :
a.    Hak Paten, yaitu Hak yang diberikan oleh negara bagi seseorang dalam bidang teknologi, contohnya : pembuat robot . masa berlaku hak ini adalah 20 tahun.
b.    Hak Merk, yaitu Hak yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merk yang sudah terdaftar di Industri dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
c.    Hak Desain Industri, yaitu  perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri. Maksudnya kita membuka suatu industri, kita punya hak untuk merancangnya kembali.
d.    Rahasia Dagang, yaitu suatu rahasia yang dimiliki oleh suatu industri dalam memproduksi barangnya. Disini hanya pihak tertentu yang boleh mengetahuinya.

Dasar Hukum HAKI Di Indonesia

Dasar Hukum HAKI di Indonesia, dapat ditemukan dalam :

1. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

4. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

6. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.


Sumber : 

Selasa, 30 April 2013

Hukum Dagang


1.      Pengertian Hukum Dagang
            Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang ingin melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Setiap perdagangan yang dilakukan oleh siapapun dilindungi oleh hukum yang berlaku.
1.1 Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata 
Dalam Hukum Dagang, dalam arti luas dibagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dalam tertulis, ada 2 sumber yang sangat penting, diantaranya :
1) Hukum tertulis yang dikofifikasikan :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)
2) Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).
Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).
Antara KUHperdata dengan KUHdagang mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1KUhdagang, yang isinya sebagai berikut:
Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata.
1.2   Berlakunya Hukum Dagang
Pada perkembangnya, sebenarnya Hukum Dagang sudah ada sejak abad pertengahan Eropa (1000/1500) di Italia dan Perancis. Pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine (1838). Kemudian pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus.Lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan. 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848.
1.3   Hubungan Pengusaha dan Pembantunya
Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam hal ini seorang pengusaha tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri, ia memerlukan orang-orang bawahannya yang biasa disebut pembantunya. Pembantu di perusahaan ada 2 jenis, yaitu : 1. Membantu didalam perusahaan dan 2. Membantu di luar perusahaan. Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat : Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata; Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata; Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata.
1.4   Pengusaha Dan Kewajibannya
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai pengusaha, ternyata pengusaha mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu : 1. Membuat Pembukuan dan 2. Mendaftarkan Perusahaan.
1.5   Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Badan Usaha mempunyai bentuk yang beragam, diantaranya adalah :
1)      Perusahaan Perorangan (U.D.)
2)      Firma (Fa)
3)      Perseroan Komanditer (C.V.)
4)      Perseroan Terbatas (P.T.)

1.6   Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT), sudah populer dalam dunia bisnis dan sudah sering digunakan oleh pebisnis untuk menjalankan suatu usaha yang ia dirikan. PT ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan para investor ataupun pemilik modal atau saham merasa PT inilah yang paling cocok mereka gunakan.

1.7   Koperasi
Koperasi, kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Koperasi merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk kepentingan bersama (anggotanya). Tujuan dibentuknya Koperasi ini adalah untuk mensejahterakan para anggotanya.

1.8  Yayasan
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.
Di Indonesia ada banyak yayasan, contohnya : yayasan panti asuhan, sekol,ah ataupun yang lainnya. Yayasan ini juga dilindungi oleh hukum.

1.9  Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara sering kita singkat dengan BUMN adalah suatu badan atau organisasi milik pemerintah dan negaranya. Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contoh BUMN di Indonesia adalah : PT. KAI, PLN, TVRI, RS. Cipto Mangunkusumo dan masih banyak lagi yang lain.

Jumat, 26 April 2013

Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini memang banyak menuai kritik karena dalam pengertiannya perjanjian ini seperti dilakukan sepihak bukan kesepakatan bersama. Dengan adanya kritik tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dicapai oleh kesepakatan bersama. Sedangkan Hukum Perjanjian adalah segala sesuatu yang mengatur tentang perjanjian.

Selain itu, Dalam Hukum Perjanjian ini ada yang dinamakan Standar Kontrak. Standar Kontrak adalah  perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Dalam kontrak ini, telah ditentukan oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang terkuat terhadap pihak yang terlemah. Pengertian Standar Kontrak menurut para ahli juga mempunyai pengertiannya tersendiri.
Perjanjan juga banyak jenisnya. Berikut ini adalah macam-macam perjanjian yang sudah sering kita kenal adalah :
a.    Perjanjian jual beli
Sudah tidak asing bagi kita mendengar istilah perjanjian jual beli. Perjanjian ini menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah perjanjian dimana pihak pembeli harus membayarkan sejumlah uang kepada pihak penjual sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.
b.    Perjanjian Tukar-Menukar
Sama halnya dengan  perjanjian jual beli, Cuma bedanya mereka berhubungan timbal balik. Jadi pihak yang 1 bersedia menukar barangnya kepada pihak 2 dengan objek yang telah ditentukan kesepakatan bersama. (Pasal 1541 KUHPerdata).
c.    Perjanjian Sewa-Menyewa
Sewa-menyewa ini diatur dala Pasal 1548 KUHPerdata. Sewa-menyewa disini adalah pihak 1 mengikatkan dirinya kepada pihak 2 dengan memberikan fasilitas atau kenikmatan lain untuk jangka waktu tertentu, lalu pihak 2 bersedia/menyanggupi untuk membayar selama jangka waktu yang telah ditentukan.
d.    Perjanjian persekutuan
Perjanjian ini dilakukan kedua pihak untuk mendapat keuntungan bersama.
e.    Perjanjian Perkumpulan
f.     Perjanjian Hibah
g.    Perjanjian Penitipan Barang
h.    Perjanjian Pinjam-Pakai
i.      Perjanjian Pinjam-Meminjam
j.      Perjanjian Untung-untungan
Sebenarnya masih banyak jenis-jenis perjanjian, tapi kali ini saya hanya menjelaskan perjanjian yang sudah tidak asing ditelinga kita.


Apalah arti perjanjian tanpa syarat ? ya seperti yang kita tahu bahwa setiap perjanjian memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Berikut adalah Syarat Sah Perjanjian yang dibagi menjadi 2, yaitu Syarat Subjektif dan Syarat Objektif.
Syarat subjektif ini meliputi : 
   1.    Sepakat
Maksudnya, pihak 1 dan pihak 2 telah sepakat untuk melakukan perjanjian. Mereka telah mencapai titik temu untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian ini. Agar mencapai keadaan yang seimbang.
   2.    Cakap
Cakap disini adalah kedua pihak mampu melakukan perjanjian dibawah hukum yang berlaku.
Sedangkan Syarat Objektifnya adalah :
   1.    Suatu hal tertentu
Maksud dari suatu hal tertentu, objek yang dijadikan dalam perjanjian ini harus jelas, baik, dari fisik, bentuk, nominal atau jumlahnya. Karena kalau tidak mempunyai objek yang jelas, perjanjian ini dikatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku.
   2.    Sebab yang halal
Objek dari suatu perjanjian ini harus merupakan objek yang halal atau legal. Bukan objek yang terlarang menurut hukum yang berlaku. Karena itu sama saja kita melanggar hukum.

Perjanjian itu ada/ lahir karena suatu kesepakatan antara dua pihak dan ditentukan oleh undang-undang yang terkait. Lahirnya perjanjian ini memiliki beberapa teori, diantaranya :

1.    Teori Pernyataan, teori ini menjelaskan bahwa perjanjian itu ada/lahir karena ada pernyataan dari pihak yang terkait, dan telah menerima jawaban penerimaan dengan pihak yang bersangkutan.
2.    Teori Pengiriman, pengiriman pernyataan dan penerimaan jawaban itu ditandai sebagai lahirnya suatu perjanjian.
3.    Teori Pengetahuan
4.    Teori Penerimaan

Dalam suatu perjanjian, pasti ada saja kendalanya. Termasuk yang menyebabkan  perjanjian itu harus dibatalkan. Dibawah ini beberapa penyebab pembatalan suatu perjanjian adalah :
a. Salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Hal ini menharuskan kita untuk membatalkan suatu perjanjian yang sedang dilakukan.
b.    Jangka waktu perjanjian sudah melewati batasnya.
c.    Putusan dari pengadilan yang terkait, karena ada masalah tertentu.
d.    Adanya kejadian atau keadaan tertentu yang menyebabkan perjanjian harus diakhiri.

Sedangakan dalam pelaksanaannya, perjanjian harus sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku menurut  Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Karena Perjanjian dibuat untuk mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dan salah satu pihak tidak boleh seenaknya memutuskan/mengakhiri perjanjian tersebut. Tindakan seperti itu sama saja kita tidak mengindahkan norma kepatuhan dan kesusialaan yang berlaku dalam perjanjian tersebut.